JAKARTA - Pemerintah menyiapkan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) untuk memperkuat pengelolaan sampah di 30 kabupaten/kota. 

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menangani sampah serta mengurangi tekanan pada TPA. LSDP dirancang sebagai proyek strategis yang didukung Bank Dunia untuk memperkuat institusi dan layanan di tingkat lokal.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan, “Kerja sama dengan KLH dan Kemendagri melalui LSDP menargetkan pengelolaan sampah 100 sampai 120 ton per hari. 

Kita akan membiayai program ini dengan dukungan anggaran dari Bank Dunia.” Dengan proyek ini, pemerintah berharap kabupaten/kota dapat mengelola sampah secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tito menambahkan, seleksi dilakukan dari 65 calon daerah, namun hanya 30 daerah yang dipilih untuk menerima bantuan LSDP. Kriteria pemilihan mengacu pada kapasitas pengelolaan sampah dan kesiapan daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan yang efektif. Pendekatan ini memungkinkan LSDP menjadi model pengelolaan sampah yang bisa direplikasi di daerah lain.

Fokus Pembangunan PSEL dan Integrasi Daerah

Selain LSDP, pemerintah akan membangun fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di 33 lokasi dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. PSEL dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sampah skala besar, sementara LSDP menargetkan pengelolaan sampah skala menengah di kabupaten/kota.

Tito menegaskan, daerah yang termasuk wilayah aglomerasi PSEL tidak akan menjadi sasaran LSDP. “Daerah yang memiliki timbulan sampah di bawah 100-120 ton akan diarahkan menyelesaikan sampah di hulu,” ujarnya. Dengan demikian, pemerintah membagi pendekatan sesuai kapasitas dan karakteristik setiap daerah untuk hasil yang optimal.

Kolaborasi PSEL dan LSDP diharapkan mendorong integrasi pengelolaan sampah nasional. Langkah ini akan mengurangi sampah yang dibuang secara sembarangan dan memaksimalkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah. Kombinasi program ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi sirkular di sektor pengelolaan limbah.

Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Daerah

Mendagri mendorong kepala daerah untuk belajar dari kabupaten/kota yang telah berhasil mengelola sampah dengan baik. Kunjungan dan studi banding menjadi sarana transfer pengetahuan praktis untuk meningkatkan efektivitas program LSDP. Hal ini diharapkan mempercepat penerapan praktik terbaik pengelolaan sampah di berbagai daerah.

Selain itu, LSDP mendukung penguatan kapasitas finansial dan institusional pemerintah daerah. Dengan bantuan teknis dan pendanaan, kabupaten/kota dapat menyusun regulasi lokal dan meningkatkan anggaran pengelolaan sampah. Pendekatan ini menekankan keberlanjutan layanan serta kemandirian daerah dalam pengelolaan sampah.

Tito menambahkan, keberhasilan LSDP juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. “Dengan sinergi semua pihak, pengelolaan sampah akan lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan,” ujarnya. Program ini diharapkan menjadi contoh penerapan manajemen sampah yang modern dan berkelanjutan.

Tujuan dan Indikator Keberhasilan LSDP

Keberhasilan LSDP diukur melalui beberapa indikator utama, termasuk penerapan standar pengelolaan sampah nasional. Selain itu, peningkatan anggaran pengelolaan sampah oleh daerah menjadi tolok ukur penting. Program ini juga menilai jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, dikelola, dan pengurangan sampah yang berakhir di TPA.

Tito menekankan, indikator ini bertujuan memastikan LSDP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pemantauan yang terukur, pemerintah dapat menilai efektivitas setiap intervensi. Hal ini penting agar program dapat diperluas ke daerah lain dengan hasil yang lebih optimal.

Penerapan indikator keberhasilan juga mendorong inovasi di tingkat daerah. Pemerintah berharap LSDP menjadi stimulus untuk memperkenalkan teknologi pengelolaan sampah baru, termasuk sistem daur ulang dan pengolahan energi. Upaya ini akan memperkuat ekonomi sirkular dan mendukung target lingkungan hidup berkelanjutan.

Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

LSDP menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat lokal. Program ini memadukan pembelajaran daerah, dukungan finansial, dan integrasi teknologi untuk hasil yang berkelanjutan. Tujuannya, selain mengurangi pencemaran, juga menciptakan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah.

Tito menyatakan, implementasi LSDP akan menuntun kabupaten/kota menuju sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan profesional. 

“Dengan program ini, pengelolaan sampah di daerah tidak lagi sekadar menumpuk di TPA, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau,” katanya. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Program LSDP diproyeksikan menjadi model nasional yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi, daerah dapat menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 

Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah modern, efisien, dan berkelanjutan.