JAKARTA - Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani fase pascabencana di wilayah tersebut.
Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh warga yang terdampak bencana segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman guna memulai kembali kehidupan normal mereka sehari-hari.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan serta pelayanan dasar kepada masyarakat yang kehilangan harta benda akibat musibah alam yang melanda Pidie Jaya.
Fokus Utama Pembangunan Hunian Tetap Masyarakat
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa proses verifikasi data penerima bantuan hunian tetap harus dilakukan secara transparan dan akurat agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat penerima manfaat.
Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat dalam menyediakan lahan yang aman dari risiko bencana serupa di masa depan demi menjamin keberlanjutan pemukiman yang baru akan dibangun.
Pembangunan hunian tetap ini tidak hanya sekadar mendirikan bangunan fisik saja namun juga harus memperhatikan aspek sanitas serta akses air bersih yang memadai bagi seluruh penghuni nantinya.
Setiap unit rumah yang dibangun akan mengikuti standar teknis bangunan tahan gempa guna meminimalisir dampak risiko jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas tektonik kembali di wilayah provinsi Aceh dan sekitarnya.
Pemulihan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Sosial
Selain sektor perumahan, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian serius kementerian guna memastikan layanan publik tidak terganggu terlalu lama akibat kerusakan bangunan yang ada saat ini.
Mendagri menginstruksikan agar gedung sekolah yang mengalami kerusakan ringan segera diperbaiki melalui dana darurat sehingga anak-anak dapat kembali belajar di ruang kelas yang representatif dan juga sangat nyaman.
Jaringan jalan dan jembatan yang terputus juga harus segera tersambung kembali untuk memperlancar distribusi logistik serta mobilisasi warga dalam menggerakkan roda perekonomian lokal yang sempat lumpuh total sementara waktu.
Koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat guna sinkronisasi anggaran pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan proyek fisik di lapangan selama masa pemulihan ini berlangsung lancar.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Aceh
Kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Senin 23 Februari 2026 ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dalam memantau setiap progres pengerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana di lapangan.
Mendagri mengingatkan agar seluruh jajaran aparatur sipil negara di Pidie Jaya tetap memberikan pelayanan prima meskipun bekerja di bawah tekanan situasi pascabencana yang cukup berat bagi semua pihak terkait.
Dukungan moral dan material dari pemerintah pusat akan terus mengalir selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan rencana induk yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah.
Transparansi penggunaan anggaran sisa tanggap darurat juga menjadi poin penting yang diingatkan oleh Menteri agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat terdampak musibah di daerah.
Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Jangka Panjang
Selain fokus pada pembangunan fisik pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa depan melalui program edukasi dan simulasi tanggap darurat secara rutin dan berkala.
Pembangunan sistem peringatan dini yang lebih modern akan diintegrasikan dengan infrastruktur baru guna memberikan waktu evakuasi yang cukup bagi warga jika tanda-tanda alam yang berbahaya kembali muncul sewaktu-waktu nanti.
Mendagri berharap Pidie Jaya dapat bangkit lebih kuat dengan tata ruang yang lebih baik dan lebih tangguh terhadap bencana melalui perencanaan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana daerah.
Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan ulama setempat sangat diharapkan untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program pemulihan ini agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan warga di kabupaten.
Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja Pemulihan Daerah
Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulan terhadap capaian pembangunan hunian tetap untuk memastikan tidak ada keterlambatan yang berarti dalam penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi di tenda darurat saat ini.
Jika ditemukan kendala teknis di lapangan tim dari pusat akan segera turun tangan memberikan bantuan teknis maupun administratif guna memecahkan masalah yang menghambat laju pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat setempat.
Menteri menutup kunjungannya dengan memberikan apresiasi kepada relawan dan petugas lapangan yang telah bekerja tanpa lelah sejak hari pertama bencana hingga memasuki fase pemulihan yang sangat krusial bagi warga.
Seluruh target pembangunan diharapkan dapat selesai sebelum akhir tahun ini agar masyarakat Pidie Jaya dapat merayakan momen penting dalam rumah baru mereka dengan penuh suka cita dan juga rasa syukur.
