JAKARTA - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan 106.000 penerima BPJS PBI-JK dengan penyakit kronis telah direaktivasi secara otomatis mulai hari ini.
Kebijakan ini dilakukan agar pasien yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan tidak kehilangan akses di tengah pemutakhiran data nasional. “Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini,” kata Gus Ipul.
Langkah reaktivasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan layanan kesehatan bagi pasien berat. Proses ini dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu menunggu prosedur tambahan dari penerima manfaat. Dengan reaktivasi otomatis, pasien dapat kembali memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.
Selain itu, reaktivasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pasien dengan penyakit katastropik menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar seluruh penerima BPJS PBI-JK tetap menerima pelayanan yang layak dan berkelanjutan.
Ground Check dan Verifikasi Data
Dalam rangka validasi data, Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan ground check terhadap 106.000 penerima PBI-JK yang dinonaktifkan. Langkah ini menjadi tindak lanjut hasil rapat dengan DPR untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data,” jelas Gus Ipul.
Proses ground check bertujuan memastikan penerima berada pada Desil 1 sampai 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima yang memenuhi syarat akan tetap mendapatkan bantuan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dianjurkan menjadi peserta mandiri. Langkah ini memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan mencegah kesalahan administratif.
Selain itu, ground check menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah terkait data penerima bantuan. Dengan pengecekan lapangan, potensi kesalahan atau data yang belum diperbarui dapat segera diperbaiki. Ini juga memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk perencanaan kebijakan sosial berikutnya.
Kolaborasi Kemensos dan SDM PKH
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data melibatkan SDM pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH akan bekerja sama dengan petugas lapangan untuk memastikan data akurat. Pemutakhiran ini ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan ke depan.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian pendamping PKH dalam menjangkau masyarakat yang berada di berbagai daerah. Pendamping PKH memahami kondisi lapangan dan karakteristik keluarga penerima manfaat. Kolaborasi ini mempermudah verifikasi data, sekaligus mempercepat proses reaktivasi pasien.
Langkah ini juga menunjukkan integrasi antarinstansi pemerintah untuk pelayanan sosial yang lebih efisien. Keterlibatan BPS sebagai mitra statistik memberikan validitas data yang tinggi. Sementara Kemensos memastikan seluruh proses sesuai prosedur dan kebutuhan penerima.
Tahapan Ground Check Lapangan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan proses ground check akan dilakukan bertahap. Pertama, dilakukan pelatihan petugas lapangan yang akan turun ke daerah. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan BPS daerah dan pendamping PKH untuk memulai pengecekan di lapangan.
Proses pengecekan akan difokuskan pada wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, seperti Kota Palembang. Setiap tahap akan diikuti dengan pengolahan data dan pengecekan anomali. Diharapkan seluruh proses pengecekan selesai pada akhir bulan Maret.
Selain itu, petugas lapangan akan memastikan penerima manfaat berada di lokasi yang tercatat di data nasional. Dengan pendekatan lapangan, pemerintah dapat memvalidasi informasi yang sebelumnya hanya tercatat secara administratif. Hal ini penting untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dampak Positif untuk Pasien Kronis
Dengan reaktivasi ini, pasien penyakit kronis tidak lagi kehilangan akses pengobatan. Layanan kesehatan bagi 106.000 penerima BPJS PBI-JK dapat kembali berjalan normal. “Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutahiran dari 106 ribu orang itu,” pungkas Gus Ipul.
Kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan. Pasien dengan penyakit katastropik merupakan prioritas utama dalam pemberian layanan kesehatan. Reaktivasi otomatis dan ground check memastikan mereka tetap memperoleh perawatan sesuai kebutuhan medis.
Selain itu, langkah ini menjadi contoh nyata efektivitas integrasi data antara Kemensos, BPS, dan pendamping PKH. Proses ini memperkuat sistem jaminan sosial nasional dan memberikan dampak positif jangka panjang. Penerima manfaat kini dapat merasa aman karena akses kesehatan telah dipastikan berkelanjutan.
