JAKARTA - Proses transisi kelembagaan di tubuh kementerian baru masih menghadapi tantangan administratif dan operasional yang cukup serius.
Menteri Haji dan Umrah, Nasaruddin Umar, mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi fundamental instansi yang baru dibentuk tersebut.
Dua persoalan utama yang mengemuka adalah masalah alokasi anggaran yang belum sepenuhnya beralih serta kekurangan sumber daya manusia yang masif.
Tantangan Anggaran Yang Masih Terikat Di Kementerian Agama
Menteri Haji menyampaikan bahwa hingga saat ini pagu anggaran untuk instansinya masih tertinggal atau berada di bawah otoritas Kementerian Agama.
Kondisi ini menghambat kecepatan kementerian dalam melakukan eksekusi program-program strategis yang sudah direncanakan sebelumnya.
Proses pemisahan anggaran (DIPA) secara mandiri menjadi kebutuhan mendesak agar kementerian dapat bekerja secara otonom dan lebih lincah.
Meskipun secara nomenklatur kementerian sudah berdiri sendiri, ketergantungan finansial pada kementerian induk dirasa sangat menyulitkan operasional harian.
Pihak kementerian tengah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian keuangan guna mempercepat proses pengalihan dana operasional tersebut.
Kemandirian anggaran dipandang sebagai kunci utama untuk menjamin kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi seluruh jemaah Indonesia di masa depan.
Kebutuhan Mendesak 5.000 Pegawai Guna Menjalankan Fungsi Kementerian
Selain masalah finansial, kementerian baru ini juga tengah menghadapi krisis jumlah personel yang cukup signifikan untuk mengelola layanan haji.
Menteri Haji menyatakan bahwa setidaknya dibutuhkan sekitar 5.000 pegawai baru guna mengisi berbagai posisi strategis dan teknis di kementeriannya.
Jumlah tersebut dianggap sebagai angka ideal agar pengawasan serta pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara maksimal dan sangat profesional sekali.
Kebutuhan tenaga kerja ini mencakup personel yang akan bertugas baik di tingkat pusat maupun di kantor urusan haji yang tersebar di wilayah luar negeri.
Saat ini, sebagian besar fungsi kementerian masih dijalankan oleh tenaga transisi yang dialihkan dari unit kerja yang ada sebelumnya di kementerian lama.
Perekrutan tenaga ahli dan staf administrasi yang kompeten menjadi prioritas guna membangun pondasi organisasi kementerian yang kuat dan juga kredibel.
Dampak Kurangnya SDM Terhadap Kualitas Pengawasan Ibadah Haji
Minimnya jumlah pegawai dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan serta kualitas layanan jemaah di tanah suci.
Kementerian memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan serta kenyamanan jutaan warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya.
Kehadiran personel yang cukup akan memudahkan proses mitigasi masalah yang sering muncul selama periode penyelenggaraan ibadah berlangsung di lapangan.
Pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar melalui mekanisme pengadaan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak profesional dalam waktu dekat.
Menteri Haji berharap agar dukungan dari berbagai pihak dapat mempercepat penyelesaian kendala internal yang sedang dihadapi oleh lembaga baru ini.
Struktur organisasi yang lengkap dan mandiri sangat diperlukan untuk menjawab ekspektasi tinggi masyarakat terhadap perbaikan manajemen haji nasional.
Komitmen Transparansi Dan Akuntabilitas Di Masa Transisi Lembaga
Pada Rabu 11 Februari 2026, ditegaskan bahwa curhatan ini merupakan bentuk transparansi kepada publik mengenai kondisi riil yang sedang dihadapi kementerian.
Meskipun dalam keterbatasan, pihak kementerian menjamin bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal.
Semua kendala yang ada tidak akan dijadikan alasan untuk menurunkan standar pelayanan yang menjadi hak utama bagi seluruh calon jemaah haji.
Koordinasi lintas sektoral terus diperkuat guna memastikan bahwa proses perpindahan aset dan personel berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala hukum.
Masyarakat diminta untuk memberikan dukungan serta masukan konstruktif bagi pengembangan kementerian yang baru seumur jagung ini di masa yang akan datang.
Keberhasilan melewati masa transisi ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam peningkatan kualitas manajemen ibadah religi di negara Indonesia.
Visi Besar Transformasi Layanan Haji Dan Umrah Indonesia Yang Berkelanjutan
Target jangka panjang kementerian adalah mewujudkan ekosistem ibadah yang modern, aman, transparan, serta memberikan rasa tenang bagi jemaah.
Investasi pada sumber daya manusia dan kemandirian anggaran merupakan pondasi yang tidak bisa ditawar dalam mewujudkan visi besar tersebut secara nyata.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi setiap warga negara yang menunaikan rukun Islam kelima.
Perjalanan kementerian ini masih panjang, namun dengan kepemimpinan yang kuat diharapkan segala hambatan administratif dapat segera teratasi dengan sangat baik.
Tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah agar jemaah haji Indonesia mendapatkan pengalaman ibadah yang paling istimewa dan penuh dengan keberkahan.
Kementerian Haji akan terus berbenah diri guna menjawab tantangan zaman serta dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks setiap tahunnya.