JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan nilai Bantuan Hari Raya (BHR) 2026 bagi pengemudi ojek online.
Bantuan ini diberikan kepada driver Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive sesuai jumlah masing-masing. "Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup sekitar 850.000 mitra penerima," ujarnya.
Airlangga menjelaskan Grab dan Gojek memiliki masing-masing sekitar 400.000 pengemudi aktif. Sementara itu, Maxim memiliki sekitar 51.000 driver dan InDrive sekitar 500 orang. Total nilai BHR yang disiapkan mencapai Rp220 miliar untuk seluruh penerima di tahun ini.
Pemerintah mendorong agar penyaluran BHR dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 Lebaran. Tujuannya agar pengemudi dapat memanfaatkan dana bantuan untuk kebutuhan Idulfitri. Hal ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mitra transportasi daring.
Rincian Dana dan Nilai Rata-Rata
Airlangga menyampaikan Grab dan Gojek menyiapkan dana agregat masing-masing Rp100 miliar hingga Rp110 miliar. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dana BHR 2025 masing-masing platform sekitar Rp50 miliar.
Berdasarkan dana agregat dan jumlah pengemudi aktif, rata-rata BHR yang diterima setiap driver Gojek dan Grab sekitar Rp250.000—275.000.
Nilai BHR dari Maxim dan InDrive belum diumumkan karena dana agregat kedua perusahaan belum dirilis. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh pengemudi terdaftar akan menerima bantuan sesuai aturan. Penyaluran dana ini dilakukan dengan mekanisme transparan agar semua pihak jelas haknya.
Airlangga menekankan pentingnya koordinasi dengan aplikator transportasi daring. Meskipun pemerintah hanya mengeluarkan imbauan, komunikasi intensif telah dilakukan. "Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri," ujarnya.
Aturan Pemberian BHR Menurut Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan aturan pemberian BHR ojol dan kurir online tertuang dalam Surat Edaran terbaru. BHR diberikan kepada pengemudi terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir. "BHR diberikan dalam bentuk uang tunai, paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir," jelasnya.
Perusahaan aplikasi juga diminta transparan dalam perhitungan besaran BHR. Hal ini agar pengemudi dapat memverifikasi jumlah bantuan yang diterima. Pencairan BHR diminta dilakukan paling lambat H-7 Lebaran untuk menjamin kepastian waktu.
Selain itu, aturan ini juga berlaku untuk kurir online agar perlakuannya adil. Pemerintah menegaskan pengemudi yang memenuhi syarat harus mendapatkan bantuan. Upaya ini diharapkan menciptakan keadilan dan kepastian bagi seluruh mitra transportasi daring.
Manfaat BHR bagi Pengemudi dan Keluarga
BHR diharapkan dapat membantu pengemudi memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Dana ini memberikan tambahan ekonomi bagi pengemudi dan keluarganya. "Ini bentuk perhatian pemerintah kepada para mitra yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat," kata Airlangga.
Selain kebutuhan konsumsi, BHR juga mendorong daya beli lokal selama periode Idulfitri. Pengemudi dapat memanfaatkan dana untuk belanja kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Dengan demikian, distribusi bantuan berdampak positif pada ekonomi mikro di masyarakat.
Program BHR juga menambah rasa aman bagi pengemudi dalam menghadapi fluktuasi pendapatan. Driver dapat merencanakan pengeluaran Lebaran tanpa khawatir pendapatan harian menurun. Hal ini meningkatkan kesejahteraan dan motivasi mitra transportasi daring.
Kolaborasi Pemerintah dan Aplikator Daring
Penyaluran BHR merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan transportasi daring. Aplikator menyiapkan dana, sedangkan pemerintah memberikan pengawasan dan arahan. Sinergi ini memastikan BHR tersalur tepat waktu dan tepat sasaran bagi seluruh pengemudi.
Kolaborasi ini juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyaluran dana. Dengan koordinasi yang baik, jumlah pengemudi yang menerima BHR dapat dipastikan sesuai target. Model kerja sama ini menjadi contoh upaya pemerintah mendukung sektor ekonomi digital.
Selain itu, kolaborasi ini juga memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat jika terjadi kendala. Pengemudi mendapat kepastian, sementara perusahaan tetap menjaga reputasi dan kepatuhan regulasi. Dengan cara ini, program BHR berjalan efektif, tepat waktu, dan berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.
