JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pencapaian signifikan dalam mendukung dua program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga akhir tahun 2025, total pembiayaan yang telah disalurkan oleh industri jasa keuangan untuk kedua program ini mencapai angka Rp 149,62 triliun, menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sektor keuangan terhadap pembangunan nasional.
Angka ini mencerminkan peran serta sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan kesehatan.
Pembiayaan Program Kopdes Merah Putih Terus Meningkat
Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa total pembiayaan yang telah disalurkan untuk program Kopdes Merah Putih sejak diluncurkan mencapai Rp 148,6 triliun pada Desember 2025.
Kopdes Merah Putih sendiri merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat koperasi-koperasi desa sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
Melalui program ini, OJK berharap dapat meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pembiayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian berbasis desa, di mana koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya menggerakkan sektor finansial, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial di tingkat lokal.
Pembiayaan yang telah disalurkan hingga kini menunjukkan komitmen industri jasa keuangan dalam mendukung koperasi desa agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis Mendapat Dukungan Pembiayaan yang Besar
Selain Kopdes Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memperoleh perhatian besar dari sektor keuangan. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Indonesia, terutama yang kurang mampu, dapat mengakses makanan bergizi dengan mudah dan terjangkau.
OJK melaporkan bahwa untuk mendukung ekosistem MBG, telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,02 triliun, dengan sektor jasa keuangan turut berperan dalam mendukung ekosistem ini melalui penyediaan dana bagi 952 Satuan Pengelola Program Gerakan (SPPG).
Dengan adanya dukungan pembiayaan ini, MBG diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Program ini sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta berperan dalam mengurangi masalah malnutrisi di Indonesia, yang dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia di masa depan.
Peran Asuransi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
Kiki juga menjelaskan bahwa OJK bersama dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai stakeholder industri jasa keuangan, termasuk sektor asuransi, turut memperkuat sistem kesehatan nasional.
Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat ekosistem asuransi kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Saat ini, jumlah pemegang polis asuransi kesehatan telah mencapai 21 juta dengan total premi yang dibayarkan mencapai Rp 43,85 triliun.
Pembayaran premi yang signifikan ini menunjukkan betapa pentingnya asuransi kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program seperti MBG, yang pada gilirannya akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
Fokus OJK pada Akses Pembiayaan UMKM di 2026
Friderica juga mengungkapkan bahwa OJK akan terus fokus pada pengembangan sektor jasa keuangan untuk mendukung perekonomian nasional, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dan pada tahun 2026, OJK akan memperkuat kebijakan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.
OJK berharap melalui kebijakan ini, sektor UMKM dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB nasional. Dengan demikian, sektor keuangan diharapkan dapat terus menjadi pendukung utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Menutup Tantangan dengan Kolaborasi Antar Stakeholder
Secara keseluruhan, sektor keuangan Indonesia terus berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi yang solid antara OJK, Kementerian Kesehatan, pelaku industri keuangan, dan sektor lainnya, sangat penting untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan penguatan sektor koperasi desa, asuransi kesehatan, serta kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, diharapkan dapat tercipta perekonomian yang lebih stabil dan merata di seluruh Indonesia.
Pencapaian Rp 149 triliun dalam pembiayaan untuk dua program unggulan ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih tinggi dalam waktu dekat.
