JAKARTA - Dalam pertemuan tiga jam yang berlangsung di Istana Jakarta, Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Abdurrahman Wahid, mendapatkan pencerahan terkait posisi Indonesia dalam perjuangan Palestina setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Alwi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang selama ini mengganjal, khususnya terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tersebut.
Alwi Shihab menilai, penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto membuka cakrawala baru mengenai sikap Indonesia terhadap perdamaian dunia, terutama dalam konteks penyelesaian konflik Palestina.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Alwi menyatakan bahwa pertemuan tersebut memberi penjelasan yang sangat jelas mengenai posisi Indonesia, termasuk komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Indonesia Tak Pernah Tinggalkan Komitmen pada Palestina
Salah satu hal yang ditegaskan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa Indonesia tidak pernah mengurangi komitmennya terhadap Palestina.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi dua negara, atau two-state solution, tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Alwi Shihab menyebutkan bahwa bagi Indonesia, two-state solution adalah sebuah "harga mati" yang harus diperjuangkan demi tercapainya perdamaian yang adil di Timur Tengah.
Alwi juga menjelaskan bahwa Indonesia, meskipun bergabung dengan Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump, tetap memegang teguh prinsip ini. Artinya, Indonesia tidak akan berkompromi jika ada upaya yang mengarah pada pengabaian terhadap hak-hak Palestina.
"Solusi dua negara adalah harga mati," ujar Alwi.
Dengan komitmen ini, Indonesia terus berupaya untuk mencari jalan damai yang adil, baik bagi Palestina maupun bagi Israel. Prabowo, menurut Alwi, telah memastikan bahwa Indonesia siap menarik diri dari BoP jika ternyata peran tersebut tidak mendukung tujuan utama Indonesia untuk mencapai perdamaian yang inklusif dan adil bagi Palestina.
Penegasan Prabowo Terkait Keikutsertaan dalam Board of Peace
Salah satu kekhawatiran yang sempat mencuat terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace adalah potensi perubahan sikap negara-negara besar, terutama terkait dengan keteguhan Indonesia pada prinsip two-state solution.
Namun, Presiden Prabowo memberikan penegasan yang tegas bahwa Indonesia siap untuk keluar dari BoP jika prinsip dasar tersebut tidak dihormati.
Alwi Shihab menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu mendengarkan Presiden Israel, Benjamin Netanyahu, yang menolak solusi dua negara.
“Jika BoP tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, kita bisa keluar kapan saja,” jelas Alwi.
Ini menjadi jaminan bagi masyarakat Indonesia bahwa komitmen terhadap Palestina tetap prioritas utama, meskipun terlibat dalam pertemuan internasional yang lebih besar.
Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan dipengaruhi oleh tekanan politik internasional jika bertentangan dengan prinsip yang telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri negara ini selama ini. Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina dalam memperoleh hak-haknya, termasuk pengakuan terhadap kemerdekaan negara mereka.
Mendalami Pentingnya Dialog dan Pencerahan dalam Diplomasi
Pertemuan yang diadakan di Istana Jakarta tidak hanya sekadar memberi penjelasan politik, tetapi juga membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika internasional, terutama terkait dengan upaya penyelesaian konflik Palestina.
Jusuf Wanandi, pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), juga memberikan dukungannya terhadap keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Wanandi mengungkapkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh Prabowo sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang posisi Indonesia.
"Pertemuan ini memberikan pencerahan yang betul-betul mendalam. Saya tidak mempersiapkan pertanyaan khusus, namun ternyata semua hal yang ingin kami ketahui sudah dijelaskan dengan jelas oleh Presiden," kata Wanandi.
Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun permasalahan Palestina adalah isu yang sangat kompleks, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjelaskannya kepada publik dengan terbuka dan transparan.
Pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh pemerintah menjadi sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa merugikan kepentingan nasional.
Respons Masyarakat terhadap Keputusan Pemerintah
Meskipun banyak yang mendukung keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace, ada juga yang merasa khawatir bahwa langkah ini bisa memicu ketegangan internasional atau merusak hubungan dengan negara-negara yang lebih mendukung Israel.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus menjelaskan bahwa tujuan utama keikutsertaan dalam BoP adalah untuk memperjuangkan hak-hak Palestina dan memastikan bahwa solusi dua negara tetap menjadi agenda utama dalam diplomasi internasional.
Alwi Shihab menambahkan bahwa meskipun ini adalah keputusan yang besar, hal ini merupakan bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah lama diperjuangkan. Indonesia, menurutnya, berupaya untuk mewujudkan perdamaian yang adil di Timur Tengah dengan tetap menegaskan komitmennya terhadap Palestina.
Dalam situasi seperti ini, di mana banyak negara berfokus pada kepentingan politik masing-masing, Indonesia tetap berpegang pada prinsip kemerdekaan dan perdamaian dunia, terutama terkait dengan hak-hak rakyat Palestina.
“Keputusan ini sangat strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap teguh dan tidak tergoyahkan dalam memperjuangkan solusi dua negara bagi Palestina,” tutup Alwi Shihab.
