Jakarta – Fenomena antrean panjang warga Desa Bawu, Jepara, untuk mendapatkan gas Elpiji 3 Kg telah menjadi pemandangan harian yang mengkhawatirkan. Kejadian ini dipicu oleh ketidakjelasan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kondisi ini telah menciptakan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat sejak 14 Februari 2025.

Setiap Senin dan Jumat, sejak pukul 05.00 pagi, warga setempat membentuk barisan mengular di depan agen-agen penyalur Elpiji. Karjo, salah satu warga Desa Bawu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. "Kalau tidak antri sejak subuh, kami tidak akan kebagian Elpiji. Kalau terlambat sedikit saja, pulang dengan tangan kosong,” keluh Karjo, Jumat, 14 Februari 2025.

Selain antrean panjang yang melelahkan, harga gas Elpiji juga menambah beban warga. Di beberapa toko, harga gas Elpiji 3 Kg dijual dengan harga mencapai Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per tabung, jauh di atas harga resmi pemerintah yang ditetapkan pada Rp 16.000. Selisih harga yang signifikan ini menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan rendah.

Regulasi pemerintah yang seharusnya memberikan solusi malah menambah penderitaan. Masyarakat mempertanyakan efektivitas aturan yang ada dan mendesak adanya tindakan konkret dari pihak berwenang. "Kami butuh kejelasan, harga dan ketersediaan Elpiji harus sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah," tambah Karjo.

Para ahli mencatat bahwa masalah ini disebabkan oleh distribusi Elpiji yang tidak merata dan regulasi yang kurang jelas. Pemerintah perlu segera bertindak untuk mengatasi kesenjangan ini. Langkah-langkah konkret, seperti optimisasi distribusi dan pengawasan harga, sangat dibutuhkan untuk menstabilkan ketersediaan dan harga Elpiji di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Jepara, Wahyu Santoso, menyatakan keprihatinannya dan berjanji untuk mencari solusi. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan melakukan pengawasan ketat, agar harga tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wahyu.

Masyarakat Desa Bawu mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kesulitan yang mereka alami. “Kami berharap Menteri ESDM segera turun tangan dan memberikan solusi atas krisis ini sebelum semakin parah,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Fenomena antrean panjang Elpiji 3 Kg ini bukan hanya terjadi di Desa Bawu, namun menjadi masalah yang meluas ke berbagai wilayah lainnya. Fenomena ini menunjukkan perlunya kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Elpiji bagi rakyat.

Selama krisis ini berlangsung, masyarakat berharap adanya kebijakan pemerintah yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dasar mereka. “Antrean panjang ini bukan hanya menyita waktu, tapi juga meresahkan. Kami harus bangun pagi-pagi sekali, meninggalkan pekerjaan rumah dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Elpiji,” tutur warga lainnya.

Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat proses perbaikan distribusi dan stabilisasi harga Elpiji di lapangan. Masyarakat berhak mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan pokok mereka, dan sudah saatnya pemerintah bergerak cepat untuk mengakhiri krisis ini.

Dengan situasi yang kian mendesak, perhatian dan aksi nyata dari pihak berwenang sangat dinantikan. Antrean Elpiji 3 Kg yang terus mengular ini telah menjadi simbol keresahan masyarakat yang perlu segera direspons demi kesejahteraan dan ketenangan warga di Desa Bawu dan sekitarnya.