JAKARTA - Menteri Perhubungan secara resmi mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi untuk memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memamerkan dan menjual produk mereka.
Optimalisasi Infrastruktur Transportasi sebagai Wadah UMKM
Langkah ini bertujuan untuk menjadikan terminal, stasiun, bandara, hingga pelabuhan bukan sekadar titik perpindahan penumpang, melainkan juga pusat kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat lokal.
Dengan volume pergerakan penumpang yang sangat tinggi setiap harinya, fasilitas transportasi publik dinilai sebagai lokasi yang sangat strategis untuk memperkenalkan brand lokal kepada jangkauan pasar yang lebih luas.
Arahan ini ditekankan pada Kamis, 26 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan penguatan struktur ekonomi kerakyatan melalui ekosistem transportasi.
Kolaborasi Antara Pengelola Fasilitas dan Pelaku Usaha
Menhub menginstruksikan para pengelola simpul transportasi untuk mempermudah akses bagi para pelaku UMKM, baik dalam hal penyediaan gerai fisik maupun kerja sama pemasaran digital di area komersial.
Harapannya, produk-produk kerajinan, kuliner khas daerah, hingga produk kreatif lainnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku perjalanan domestik maupun mancanegara yang melintas.
Pemerintah juga mendorong adanya standardisasi kualitas produk agar UMKM yang masuk ke fasilitas transportasi publik memiliki daya saing yang tinggi serta memenuhi ekspektasi konsumen.
Peningkatan Nilai Tambah di Seluruh Moda Transportasi
Selain di area stasioner, peluang pemasaran juga dibuka di dalam armada transportasi itu sendiri, seperti katalog belanja di dalam pesawat atau sajian kuliner khas daerah pada perjalanan kereta api jarak jauh.
Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman perjalanan yang unik bagi penumpang sekaligus memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan perajin lokal.
Pihak kementerian akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar alokasi ruang bagi UMKM benar-benar terealisasi secara nyata dan tidak hanya sekadar menjadi wacana formal semata.
Visi Ekonomi Inklusif dalam Sektor Transportasi Nasional
Program ini merupakan bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi inklusif, di mana pertumbuhan infrastruktur transportasi yang masif harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan terbukanya akses pasar di seluruh moda transportasi, UMKM diharapkan dapat naik kelas dan mampu bersaing dengan merek-merek besar yang sudah mapan di pasar ritel modern saat ini.
Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mengintegrasikan layanan transportasi yang andal dengan penguatan ekonomi nasional yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.