JAKARTA - Alih-alih memusatkan perhatian semata pada percepatan adopsi teknologi, kehadiran program literasi kecerdasan artifisial di daerah justru menekankan pentingnya kesiapan manusia dan tata kelola.
Di Jawa Tengah, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pintu masuk agar pemanfaatan AI berjalan aman, adaptif, dan beretika.
Pendekatan ini dipandang relevan di tengah derasnya arus transformasi digital yang menyentuh pendidikan, pelayanan publik, hingga keamanan.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendukung program AI Ready ASEAN yang diperkuat melalui kolaborasi antara ASEAN Foundation dan Polda Jawa Tengah. Gibran mengatakan pelatihan ini mencerminkan sinergi antarpihak untuk bersama-sama mendorong pemanfaatan AI yang aman dan beretika.
“Pemerintah menyambut baik berbagai inisiatif dan kerja sama lintas sektor, seperti yang dilakukan ASEAN Foundation bersama Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelatihan teknis kecerdasan artifisial (AI) bagi siswa serta pelatihan AI bagi para trainer. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi dalam mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk AI, secara aman, adaptif, dan beretika,” kata Gibran.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Literasi AI
Kerja sama tersebut menghadirkan rangkaian In-depth Training AI, kampanye Raising Awareness of AI, serta Training of Trainers (ToT) pada Februari hingga April 2026 di sejumlah wilayah Jawa Tengah.
Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga para pelatih, agar pemahaman teknis AI berjalan beriringan dengan kesadaran etika penggunaannya.
Dukungan terhadap program ini juga diwujudkan melalui fasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara ASEAN Foundation dan Polda Jateng yang digelar di Kantor Sekretariat Wapres, Jakarta Pusat, Jumat. Penandatanganan tersebut difasilitasi oleh Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.
Langkah administratif ini menandai komitmen bersama untuk mengintegrasikan literasi AI ke dalam pendekatan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur.
Dalam sambutannya, Staf Khusus Wapres Achmad Aditya menilai kolaborasi ini sebagai terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum dalam program literasi AI menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menghadapi percepatan perkembangan teknologi.
“Yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin orang tidak terpikir, kok bisa bekerja sama dengan kepolisian. Namun justru ini langkah penting, tidak hanya membahas substansi AI, tetapi juga etikanya. Pemanfaatan AI bisa berkembang sangat cepat, sehingga pemahaman yang benar menjadi kunci,” ujarnya.
Peran Aparat Dan Pendidikan Di Era Digital
Keterlibatan kepolisian dalam literasi AI memperluas spektrum pemangku kepentingan yang terlibat dalam transformasi digital. Pendekatan ini menempatkan keamanan, pendidikan, dan teknologi dalam satu kerangka kerja yang saling melengkapi.
Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak hanya diarahkan untuk peningkatan produktivitas, tetapi juga pencegahan risiko penyalahgunaan di ruang digital.
Dari jajaran Polda Jateng, Kapolda Ribut Hari Wibowo melalui perwakilannya, Kepala Biro Operasi Polda Jateng Basya Radyananda, menegaskan penandatanganan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut kerja sama tersebut sebagai wujud komitmen moral dan kelembagaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di era digital.
“Kami percaya niat baik yang dipandu tata kelola yang rapi, koordinasi yang kuat, serta evaluasi yang jujur akan menghasilkan dampak besar. Mari jadikan kerja sama ini sebagai contoh bahwa keamanan, pendidikan, dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat Jawa Tengah yang semakin cerdas, tangguh, dan beradab di ruang digital,” katanya.
Pendekatan kolaboratif ini juga memberi sinyal bahwa literasi AI tidak dapat berjalan sendiri. Peran institusi keamanan dipandang penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi sejalan dengan nilai etika dan hukum, sementara sektor pendidikan memastikan kapasitas teknis masyarakat terus berkembang.
Potensi Digital Indonesia Dan Tantangan Etika
Executive Director ASEAN Foundation, Piti Srisangnam, menekankan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan. Namun, ia mengingatkan percepatan adopsi teknologi harus diiringi peningkatan literasi dan pemahaman etis di masyarakat.
“Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan potensi digital yang besar. Pemanfaatan AI dapat menjadi pendorong produktivitas, daya saing, dan pembangunan. Namun manfaat tersebut hanya optimal jika diiringi literasi dan pemahaman yang memadai. Melalui Program AI Ready ASEAN, kami berupaya membekali masyarakat dengan keterampilan dan pemahaman etis agar AI dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan yang inklusif,” jelasnya.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa kesiapan digital bukan hanya soal akses teknologi, melainkan juga kesiapan nilai dan etika. Literasi yang kuat diharapkan mampu meminimalkan risiko misinformasi, bias algoritma, serta pelanggaran privasi yang kerap muncul dalam pemanfaatan AI.
Jangkauan Program Dan Dampak Bagi Masyarakat
Pelaksanaan program ini mencakup In-depth Training AI yang ditargetkan menjangkau sekitar 8.000 peserta, terdiri atas pemuda dan orang tua di enam karesidenan di Jawa Tengah, yakni Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta.
Sementara itu, kampanye Raising Awareness of AI ditargetkan menjangkau lebih dari 140.000 penerima manfaat, termasuk siswa, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kabid Hukum Polda Jateng Jansen Sitohang, Head of Communications of the ASEAN Foundation Anthoni Octaviano, serta Ketua Presidium MAFINDO Septiaji Eko Nugroho.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas bahwa literasi AI membutuhkan dukungan lintas sektor, dari pemerintah, organisasi regional, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil.