JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) mengumumkan rincian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi guna memberikan kepastian biaya energi bagi masyarakat.
Penetapan tarif ini didasarkan pada perhitungan empat indikator makro ekonomi utama, yaitu nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasional penyediaan tenaga listrik tetap berjalan optimal sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Rincian Tarif Listrik untuk Golongan Rumah Tangga Non-Subsidi
Bagi pelanggan rumah tangga mampu dengan daya mulai dari 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, tarif yang berlaku tetap kompetitif guna mendukung aktivitas domestik masyarakat urban.
Pelanggan dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA dikenakan tarif reguler, sementara untuk golongan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA masuk dalam kategori rumah tangga menengah yang memiliki standar penyesuaian tarif serupa.
Untuk golongan rumah tangga mewah dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik disesuaikan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan energi pada hunian skala besar di kota-kota besar Indonesia.
Tarif Sektor Bisnis dan Industri guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Sektor bisnis dan industri mendapatkan perhatian khusus dengan skema tarif yang dirancang untuk menjaga produktivitas perusahaan tanpa membebani biaya operasional secara berlebihan.
Golongan bisnis skala besar (B-2 dan B-3) serta industri skala menengah hingga besar (I-3 dan I-4) memiliki struktur tarif yang disesuaikan dengan volume pemakaian energi pada jam-jam sibuk.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan layanan listrik yang andal bagi sektor produktif ini sebagai motor penggerak ekonomi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Stabilitas Tarif untuk Pelanggan Sosial dan Kantor Pemerintah
Selain sektor rumah tangga dan industri, golongan pelanggan sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit publik, serta kantor-kantor pemerintah juga masuk dalam daftar 13 golongan yang diawasi tarifnya secara berkala.
Meskipun masuk dalam kategori non-subsidi, penetapan tarif bagi fasilitas publik ini tetap mengedepankan aspek keadilan agar fungsi pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu oleh fluktuasi biaya energi.
PLN memastikan bahwa kualitas aliran listrik ke fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa mendatang.
Komitmen PLN dalam Menjaga Efisiensi dan Pelayanan Pelanggan
Di tengah tantangan harga komoditas global, PLN terus melakukan berbagai langkah efisiensi di sisi pembangkitan dan transmisi guna menekan biaya pokok penyediaan listrik nasional.
Perusahaan plat merah ini juga semakin gencar mendorong penggunaan aplikasi PLN Mobile agar pelanggan dapat memantau pemakaian listrik secara real-time serta melakukan pembayaran tagihan dengan lebih mudah.
Transparansi mengenai daftar tarif ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan manajemen pengeluaran bulanan mereka dengan lebih bijak dan efektif.
Pemberian Subsidi Listrik yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Prasejahtera
Pemerintah menegaskan bahwa bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tarif tetap diberikan subsidi penuh.
Hal ini membuktikan kehadiran negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga mereka tetap dapat menikmati akses listrik untuk kebutuhan dasar.
Pengawasan ketat dilakukan agar subsidi ini tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan sesuai dengan amanat undang-undang dasar.
Hingga hari Sabtu 21 Februari 2026, kondisi kelistrikan nasional dilaporkan dalam status aman dengan cadangan daya yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beban puncak di seluruh sistem interkoneksi.
PLN mengajak masyarakat untuk terus membudayakan perilaku hemat energi guna membantu pelestarian lingkungan sekaligus menekan emisi karbon sesuai dengan target energi hijau nasional.
Informasi lebih lanjut mengenai rincian angka tarif per kWh untuk masing-masing golongan dapat diakses melalui kanal resmi media sosial PLN maupun laman website kementerian terkait secara transparan.