JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Reserse Kriminal Polri untuk meningkatkan kepatuhan serta mengamankan penerimaan negara.
Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran atau sengaja menghindari kewajiban setorannya.
Sinergi antara otoritas pajak dan aparat penegak hukum tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan dari sektor perpajakan nasional tahun ini.
Penguatan Kerja Sama Operasional Antara DJP Dan Bareskrim Polri
Melalui pertemuan yang berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 kedua institusi sepakat untuk melakukan pertukaran data secara lebih intensif guna melacak aset para wajib pajak nakal.
Personel Bareskrim akan memberikan dukungan penuh dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan yang seringkali melibatkan skema pencucian uang dan penyembunyian kekayaan di luar negeri.
Kerja sama ini juga mencakup pendampingan petugas pajak saat melakukan penagihan aktif di lapangan guna memastikan keamanan serta kelancaran proses sita aset sesuai ketentuan undang-undang.
Otoritas pajak menegaskan bahwa dukungan dari Polri merupakan kunci utama dalam menghadapi kendala teknis maupun perlawanan hukum yang kerap ditemui saat melakukan upaya penegakan aturan perpajakan.
Fokus Penindakan Terhadap Pengemplang Pajak Besar Di Indonesia
Prioritas utama dalam gerakan bersama pada Jumat 6 Februari 2026 ini diarahkan pada wajib pajak badan maupun perorangan yang memiliki nilai tunggakan dalam jumlah sangat besar.
Tim gabungan akan menyasar perusahaan-perusahaan yang diduga memanipulasi laporan keuangan atau menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi beban tagihan pajak yang seharusnya mereka bayar.
Penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara administratif namun juga akan diarahkan ke ranah pidana apabila ditemukan bukti kuat adanya unsur kesengajaan dalam merugikan keuangan negara.
Pemerintah berkomitmen untuk mengejar setiap rupiah yang menjadi hak negara demi membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur serta layanan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Optimisme Peningkatan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Nasional
Dengan adanya pendampingan dari Bareskrim Polri pada Jumat 6 Februari 2026 tingkat kepatuhan sukarela dari masyarakat diharapkan dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan ke depannya.
DJP percaya bahwa kehadiran aparat penegak hukum dalam proses pengawasan akan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dalam urusan penerimaan negara dari sektor pajak.
Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk segera memanfaatkan berbagai fasilitas keringanan atau pemutihan yang ada sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum yang bersifat lebih represif.
Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata warga negara dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional agar tidak terus bergantung pada sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri.
Pemanfaatan Teknologi Intelijen Untuk Melacak Aset Tersembunyi
Sinergi kedua lembaga pada Jumat 6 Februari 2026 juga akan memanfaatkan teknologi intelijen keuangan yang mampu mendeteksi setiap transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
Integrasi sistem informasi antara perbankan dan otoritas perpajakan kini semakin diperketat sehingga ruang gerak para pengemplang pajak untuk menyembunyikan harta mereka menjadi semakin sempit.
Evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja sama ini akan dilakukan secara rutin guna menyempurnakan strategi penindakan yang lebih akurat serta tepat sasaran di berbagai wilayah Indonesia.
Diharapkan melalui langkah berani ini target penerimaan pajak tahunan dapat tercapai secara maksimal guna menjaga kesinambungan anggaran pendapatan dan belanja negara di tengah tantangan ekonomi dunia.