JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyatakan sikap tegas untuk mengawal jalannya persidangan gugatan terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL periode terbaru.
Langkah pengawalan ini dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan kelistrikan nasional tetap berorientasi pada kepentingan rakyat serta menjaga kedaulatan energi negara dari berbagai intervensi pihak luar saat ini.
Para pekerja menganggap bahwa keberlanjutan PLN sebagai jantung kelistrikan nasional harus tetap dijaga agar pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak terganggu oleh adanya tuntutan hukum yang sedang berjalan.
Komitmen Serikat Pekerja Menjaga Integritas Perencanaan Listrik Nasional
Serikat Pekerja menilai bahwa penyusunan RUPTL untuk periode sepuluh tahun mendatang telah melalui proses kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek teknis maupun kemampuan finansial negara secara sangat matang sekali.
Gugatan yang diajukan oleh pihak tertentu dikhawatirkan dapat menghambat program transisi energi serta pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sudah dijadwalkan demi memenuhi kebutuhan daya bagi industri dan rumah tangga.
Kehadiran perwakilan pekerja di ruang persidangan merupakan bentuk dukungan moral sekaligus upaya nyata dalam menjaga aset strategis bangsa dari upaya-upaya yang berpotensi merugikan kepentingan umum masyarakat luas.
Tantangan Hukum Terhadap Program Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan
Gugatan terhadap RUPTL ini menjadi sorotan karena menyangkut arah kebijakan energi bersih serta penggunaan sumber daya lokal dalam membangkitkan listrik di berbagai wilayah kedaulatan Indonesia secara menyeluruh.
Pihak Serikat Pekerja menekankan bahwa PLN harus tetap menjadi pilar utama dalam mendistribusikan energi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat tanpa terbebani oleh kepentingan komersial murni semata.
Ketidakpastian hukum akibat gugatan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan yang saat ini sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah kepada mitra global.
Peran Strategis Pegawai Dalam Mengawal Keberlangsungan Bisnis Kelistrikan
Sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan maka para pegawai merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan mandat undang-undang dasar negara kita yang berlaku.
Kedaulatan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan saja melainkan juga mengenai kemandirian dalam pengelolaan serta harga yang tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat menengah ke bawah di seluruh nusantara.
Serikat Pekerja akan terus melakukan koordinasi intensif dengan manajemen serta pihak kementerian terkait guna memberikan masukan yang konstruktif demi memperkuat posisi hukum perusahaan dalam menghadapi persidangan yang sedang berlangsung.
Harapan Terhadap Putusan Pengadilan Demi Kepastian Layanan Energi
Seluruh anggota serikat berharap agar majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu yang mengajukan tuntutan tersebut.
Kepastian hukum atas RUPTL sangat dinantikan agar rencana kerja pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dapat segera dieksekusi tanpa adanya hambatan administratif maupun kendala legal yang berkepanjangan pada masa depan.
Pada Jumat 06 Februari 2026 ini suasana pengawalan sidang berlangsung dengan tertib dan damai sebagai cerminan profesionalisme para pekerja PLN dalam menyampaikan aspirasi mereka demi kejayaan energi nasional di masa mendatang.