JAKARTA - Untuk memastikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor perbankan.
Langkah ini menjadi sangat penting mengingat industri perbankan yang semakin kompleks dan beragam. Dengan pesatnya digitalisasi dan kemunculan berbagai tantangan baru, OJK berupaya menghadirkan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan efektif guna menciptakan sektor perbankan yang lebih tangguh, stabil, dan dapat diandalkan.
Pengawasan yang lebih ketat dan efektif ini diharapkan tidak hanya dapat menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga memperkuat peran sektor perbankan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini, OJK harus memiliki kapasitas pengawasan yang kuat.
Menyikapi Kompleksitas Industri Perbankan
Saat ini, sektor perbankan menghadapi tantangan yang sangat beragam, mulai dari evolusi teknologi hingga risiko yang semakin beragam, seperti penipuan digital dan pencucian uang.
Percepatan digitalisasi, meskipun memberikan peluang besar, juga membawa potensi risiko baru yang memerlukan regulasi dan pengawasan yang semakin ketat dan adaptif.
Perbankan juga semakin beragam, mencakup berbagai jenis produk dan layanan yang memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Dalam hal ini, OJK perlu memastikan bahwa semua kegiatan perbankan berlangsung dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.
"Regulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mengimbanginya," kata Dian Ediana Rae.
Kompleksitas ini semakin diperburuk oleh risiko yang muncul dari transaksi keuangan lintas negara, terutama terkait dengan aset digital seperti kripto.
Pembelajaran dari krisis keuangan global menunjukkan betapa pentingnya memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk menjaga agar sektor perbankan tetap stabil dan dapat beroperasi dengan baik di tengah perubahan yang cepat.
Penguatan Kapabilitas Pengawasan Melalui Teknologi
OJK berkomitmen untuk terus memperkuat kapabilitas pengawasannya, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi canggih. Dalam hal ini, OJK fokus pada penerapan advanced supervisory technology (suptech) yang berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.
Teknologi ini akan membantu OJK dalam memantau dan menganalisis data keuangan secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat merespons potensi masalah di sektor perbankan dengan lebih efektif.
Selain itu, OJK juga berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas perbankan. Penguatan kapasitas teknis pengawas diharapkan dapat mengimbangi perkembangan pesat dalam dunia digital dan memfasilitasi pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap sektor perbankan.
OJK juga mendorong transformasi digital yang lebih luas di sektor perbankan melalui kebijakan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing sektor perbankan Indonesia, serta mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang lebih luas.
Dalam upaya ini, OJK tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memfasilitasi perkembangan sektor perbankan agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.
Menangani Risiko Digital dan Aset Kripto
Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian OJK adalah risiko yang berkaitan dengan penggunaan aset kripto. Meskipun aset kripto dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan, mereka juga membawa potensi penyalahgunaan yang besar.
Salah satunya adalah penyalahgunaan aset kripto untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, OJK perlu mengatur dan mengawasi transaksi yang melibatkan aset digital ini agar tidak merugikan sistem keuangan secara keseluruhan.
Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan Pedoman Resiliensi Digital dan Pedoman Tata Kelola AI yang dirancang untuk memitigasi risiko-risiko digital dan menjaga keamanan sektor perbankan di dunia maya. Dengan langkah ini, OJK berharap dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap risiko digital dan mencegah terjadinya kejahatan keuangan berbasis teknologi.
Kerja sama lintas lembaga dan lintas negara juga menjadi sangat penting, mengingat transaksi kripto yang bersifat global dan lintas batas. Dian Ediana Rae menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam pengawasan transaksi kripto.
"Kerja sama lintas yurisdiksi perlu diperkuat mengingat transaksi aset kripto bersifat lintas batas," ujarnya.
OJK Perkuat Kerja Sama Internasional dan Forum Perbankan
Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan sektor perbankan, OJK juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum perbankan internasional.
Salah satu acara yang diikuti adalah The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision yang diselenggarakan di Tianjin, Tiongkok, pada Januari 2026.
Forum ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dan Financial Stability Institute (FSI).
Dalam pertemuan tersebut, OJK membahas berbagai isu strategis yang mempengaruhi sektor perbankan di kawasan Asia-Pasifik. Isu yang dibahas meliputi prospek stabilitas keuangan, risiko yang sedang muncul, dan dinamika pengawasan perbankan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengaturan aset kripto.
Forum semacam ini memungkinkan OJK untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan masukan dari lembaga pengawas lainnya, serta memperkuat koordinasi dalam mengawasi sektor perbankan secara global.
Melalui forum-forum internasional seperti ini, OJK tidak hanya memperkuat pengawasan domestik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pengaturan global yang mempengaruhi stabilitas keuangan di seluruh dunia.