JAKARTA - Penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) oleh pemerintah Indonesia sebagai standar ekspor batubara kini mendapatkan tantangan serius. Salah satu negara pembeli utama batubara Indonesia, China, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan ini. Kebijakan tersebut berpotensi membawa dampak signifikan bagi hubungan perdagangan antara kedua negara, yang selama ini menjadi salah satu penopang penting bagi perekonomian Indonesia.
Menurut laporan Bloomberg pada Sabtu (28/02), Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batubara China melaporkan bahwa sejumlah perusahaan di China mempertimbangkan untuk membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang yang telah disepakati dengan Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respon atas penentuan HBA yang diberlakukan sebagai standar harga ekspor oleh Indonesia.
Importir batu bara China menentang penerapan HBA tersebut karena meningkatnya produksi dan impor domestik di negara tersebut. Ditambah dengan lemahnya permintaan selama musim dingin, importir di China saat ini memiliki stok batubara yang cukup melimpah. Hal tersebut membuat mereka lebih selektif dalam melakukan impor dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.
Asosiasi menyebutkan bahwa setidaknya satu pembeli utama sudah menghentikan impor spot bahan bakar asing. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi stok batubara yang membengkak dan memanfaatkan pasokan lokal yang lebih murah dan melimpah.
Juga dikhawatirkan bahwa jika kebijakan HBA secara signifikan menaikkan harga, keuntungan dari perdagangan dengan mitra China bisa terhapus, yang akhirnya menghambat pembelian batubara dari importir di negara tersebut. "Kami tengah mengkaji ulang kontrak kami dengan Indonesia, mengingat dinamika pasar yang saat ini terjadi," ujar salah satu sumber di Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batubara China.
Sementara itu, Fenwei Energy Information Service, sebuah konsultan berbasis di Tiongkok, menyebut salah satu masalah utama adalah dinamika harga batu bara yang sering berubah. Sementara itu, HBA diperbarui hanya sebulan sekali, yang berarti bisa terdapat ketidakcocokan antara harga pasar dan harga yang diatur oleh HBA.
Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikeluarkan oleh Menteri Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah jadwal pembaruan indeks harga. Mulai dari Maret 2025, indeks HBA akan dirilis dua kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 1 dan 15. Perubahan ini diharapkan bisa mengurangi keterlambatan pembaruan harga dan membuat Indonesia lebih responsif terhadap fluktuasi pasar global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 pada 1 Maret 2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Periode Pertama Bulan Maret Tahun 2025. Langkah ini merupakan kelanjutan dari Kepmen ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 yang diterbitkan sebelumnya, pada Rabu (26/02).
Dalam beberapa kesempatan, Bahlil telah menyatakan tekadnya untuk mendorong penggunaan HBA sebagai standar transaksi di pasar global. "Tidak akan lama lagi, kami akan mempertimbangkan keputusan menteri agar HBA digunakan dalam transaksi di pasar global," ungkap Bahlil dalam konferensi pers kinerja Kementerian ESDM periode 2024.
Menurut Bahlil, penggunaan HBA berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas volume batubara dalam negeri masih diekspor ke luar. Dia menjelaskan bahwa total ekspor batubara Indonesia memenuhi hingga 35% kebutuhan batubara dunia. "Kita ekspor 500-550 juta ton, atau sama dengan 30-35 persen dari total konsumsi dunia," jelasnya lebih lanjut.
Melihat peran ekspor batubara yang cukup besar ini, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan dan mengontrol harga komoditas strategis ini sendiri. "Sudah saatnya kita yang menentukan harga batubara kita, bukan negara lain," tekannya.
Protes dari China ini tidak hanya menyoroti perbedaan pendekatan dalam menetapkan harga, namun juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai hubungan ekonomi antara kedua negara. China, sebagai salah satu konsumen utama batubara Indonesia, memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian domestik.
Meskipun demikian, langkah Indonesia untuk mengendalikan kembali penentuan harga batubara dalam negeri dianggap sebagai langkah yang memahami strategi ekonomi jangka panjang. Pemerintah percaya bahwa dengan kebijakan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya batubara yang melimpah.
Keseluruhan situasi ini menempatkan kedua negara dalam posisi yang harus mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Upaya diplomasi dan negosiasi lebih lanjut akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan hubungan kerjasama bilateral dapat terus terjalin dengan baik.