JAKARTA - Kebijakan pemerintah menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen sejak Januari 2025 terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat inflasi di Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah merilis data terbaru yang menunjukkan penurunan indeks pada beberapa sektor penting, mencerminkan efek kebijakan tersebut pada perekonomian regional. Agnes Widiastuti, Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, memaparkan hal ini dalam laporan Inflasi Januari 2025 yang dirilis pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Agnes menjelaskan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi sektor yang paling terpengaruh. "Kelompok ini mengalami penurunan indeks sebesar 11,23 persen selama Januari 2025," ungkapnya. Dampak kebijakan diskon listrik juga dirasakan pada sektor transportasi, yang mencatat deflasi sebesar 0,31 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan deflasi sebesar 0,06 persen.
Lebih lanjut, Agnes menekankan bahwa tarif listrik menjadi komoditas dengan peran dominan dalam deflasi bulan Januari. "Tarif listrik memberikan andil terbesar dalam deflasi Januari, dengan kontribusi sebesar 1,52 persen," jelasnya. Selain itu, beberapa komoditas lain yang turut mendukung penurunan inflasi antara lain adalah bawang merah, ikan nila, tomat, dan ikan mas, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,03 persen, 0,03 persen, 0,02 persen, dan 0,02 persen.
Meskipun ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, Kalimantan Tengah secara keseluruhan masih mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) sebesar 0,28 persen. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,98 persen. Kelompok lain yang juga memberikan kontribusi adalah pakaian dan alas kaki serta perlengkapan rumah tangga, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,44 persen.
Secara rinci, dari empat kota yang dipantau untuk inflasi di Kalimantan Tengah, tiga di antaranya mengalami deflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m). Palangka Raya mencatat deflasi sebesar 0,89 persen, Sampit 0,74 persen, dan Kabupaten Sukamara 0,67 persen. Di sisi lain, Kabupaten Kapuas mengalami inflasi sebesar 0,11 persen.
Melihat data secara tahunan (y-on-y), beberapa kabupaten mengalami inflasi, seperti Sampit dengan inflasi sebesar 0,18 persen, Kapuas 0,97 persen, dan Sukamara 0,21 persen. Menariknya, Palangka Raya justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen.
Diskon tarif listrik sebagai kebijakan strategis membuktikan diri sebagai instrumen efektif dalam mengendalikan harga barang dan jasa di wilayah tersebut. Agnes menegaskan, "Jadi, kebijakan ini menjadi faktor utama dalam menekan harga barang dan jasa, yang berdampak pada berkurangnya tekanan inflasi di wilayah Kalimantan Tengah."
Langkah pemerintah dalam menerapkan diskon tarif listrik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya beli. Dengan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan energi, masyarakat memiliki lebih banyak alokasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengeluaran lainnya. Efek domino dari kebijakan ini sangat terasa dan berdampak sampai ke sektor-sektor lainnya.
Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan inflasi dan tetap berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap dynamika ekonomi yang terjadi. Dukungan terhadap sektor strategis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa meskipun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menunjukkan penurunan, ada sektor lain yang masih membutuhkan perhatian.
Masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi regional dengan memanfaatkan secara optimal setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sinergi antara berbagai pihak diperlukan agar dampak kebijakan dapat dirasakan lebih luas dan berkesinambungan, membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan memodifikasi kebijakan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi ekonomi. Salah satu upaya bisa dilakukan dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan harga barang-barang kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan yang tidak terkendali sehingga menjaga keseimbangan ekonomi lokal.
Terus tersedianya data yang akurat dan terpercaya dari Badan Pusat Statistik sangat berharga dalam menyusun kebijakan efektif dan efisien, membantu semua pihak mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi ekonomi saat ini. Dalam jangka panjang, kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bersama di Kalimantan Tengah.