Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dua tahun ke depan. Dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook yang digelar di Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Februari 2025, Luhut menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran, tidak lagi berbasis pada komoditas, melainkan berdasarkan pada kriteria kelayakan penerima subsidi, Jumat, 21 Februari 2025.
Kebijakan Satu Harga BBM untuk Efisiensi Subsidi
Luhut menjelaskan bahwa dalam kebijakan baru ini, harga BBM akan ditetapkan pada satu harga yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga,” ujarnya. Ini berarti, harga BBM tidak lagi bergantung pada jenis atau kategori bahan bakar tertentu, serta tidak ada lagi perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat lebih efisien dalam distribusi subsidi.
Luhut menegaskan bahwa subsidi di masa depan akan dialihkan untuk memberikan bantuan kepada individu yang benar-benar membutuhkan, bukan lagi untuk komoditas tertentu. "Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut menambahkan. Dalam hal ini, subsidi akan lebih terfokus pada penerima yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, bukan pada barang tertentu seperti BBM subsidi.
Pencabutan Subsidi BBM pada 2027
Dalam pernyataan lebih lanjut, Luhut memberikan sinyal bahwa mulai tahun 2027, subsidi BBM, seperti solar dan jenis bahan bakar lainnya, kemungkinan besar akan dihentikan. “Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” ujarnya.
Keputusan ini, menurut Luhut, bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran negara dan mengurangi ketergantungan pada subsidi yang selama ini menambah beban anggaran. "Jadi itu yang menurut saya paling baik, sehingga kita bisa menghemat satu miliar atau dua miliar dolar lagi," tegasnya. Luhut juga menyampaikan bahwa langkah ini akan membantu negara dalam mencapai efisiensi fiskal yang lebih baik dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.
Teknologi Canggih untuk Verifikasi Penerima Subsidi
Untuk merealisasikan kebijakan ini, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi canggih, terutama kecerdasan buatan (AI), untuk memverifikasi kelayakan penerima subsidi. Teknologi ini akan digunakan untuk memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memenuhi syarat yang akan menerima subsidi.
“Jadi ini saya kira bisa mengandalkan teknologi, kita punya teknologi AI yang sangat canggih untuk bisa mengidentifikasi apakah mobil ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini atau semacamnya,” ujar Luhut. Dengan menggunakan sistem berbasis AI, proses identifikasi dan verifikasi penerima subsidi dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, teknologi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan subsidi dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dukungan dari Presiden dan Rencana Ke Depan
Luhut menambahkan bahwa rencana tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga menyetujui arah kebijakan ini. Dengan dukungan dari pemerintah, rencana penerapan satu harga BBM dan pengalihan subsidi ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dalam dua tahun ke depan. Luhut optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan mengurangi beban anggaran negara yang selama ini harus menanggung subsidi BBM.
Penerapan kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, kebijakan satu harga BBM dapat mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan dan efisien.