Jakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) mengumumkan serangkaian langkah tegas untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil seiring banyaknya keluhan masyarakat mengenai harga dan takaran BBM yang tidak sesuai, Kamis, 20 Februari 2025.
Kepala Disperindagkop Pulau Morotai, Nasrun Mahasari, menegaskan pentingnya koordinasi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut untuk mencegah penyaluran BBM ke pengecer atau kios yang seringkali menimbulkan persoalan terkait harga serta ketidaktepatan takaran.
"Supaya tidak usah dijual di kios-kios, biar semuanya beli di SPBU agar tidak ada masalah. Saya juga sudah koordinasi dengan pihak SPBU agar semua pengecer dievaluasi," ujar Nasrun pada Rabu, 19 Februari 2025. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir penyimpangan distribusi BBM yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Nasrun mengungkapkan bahwa tanggung jawab utama dalam distribusi BBM non-subsidi berada di tangan SPBU, terutama karena merekalah yang menyalurkan BBM kepada pengecer dalam bentuk jerigen. "SPBU yang harus bertanggung jawab karena mereka yang memberikan BBM ke pengecer dalam jeriken atau gelong-gelong untuk dijual di kios-kios," tambahnya.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Disperindagkop telah mengeluarkan edaran resmi yang berisi instruksi dan regulasi baru terkait distribusi BBM serta melakukan koordinasi dengan berbagai entitas terkait. "Kami sudah keluarkan edaran, koordinasi juga sudah dilakukan. Tidak mungkin Perindagkop setiap hari berdiri di kios-kios," tegas Nasrun, menyoroti keterbatasan sumber daya untuk pengawasan harian.
Selanjutnya, Nasrun menegaskan bahwa tim dari Disperindagkop akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan tidak ada lagi penjualan BBM dengan takaran dan harga yang tidak sesuai di tingkat pengecer. "Besok kami akan turun dan cegat semua kios. Jika ada yang masih bermain, kami akan berikan sanksi dan menghentikan penyaluran BBM dari SPBU ke mereka," katanya.
Menurutnya, pengecer diwajibkan untuk menjual BBM sesuai takaran dan harga yang telah diatur. "Misalnya satu liter ya harus penuh, jangan dikurangi. Saat ini harga per liter di dalam kota adalah Rp15.000 dan itu harus benar-benar satu liter penuh," jelas Nasrun, mengingatkan pentingnya disiplin ukuran dalam penjualan BBM.
Selain itu, Nasrun mengeluarkan peringatan kepada SPBU agar tidak lagi memasok BBM kepada pengecer yang diketahui melanggar ketentuan. "Jika SPBU masih memberikan BBM kepada pengecer yang tidak patuh, maka kami akan tegur mereka. Karena harga nasional Pertamax di SPBU itu Rp13.200," tegas Nasrun, memastikan dukungan penuh dari Pemda untuk penertiban ini.
Pengawasan distribusi BBM ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah harga dan takaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah ini menjadi upaya Pemda Pulau Morotai dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kelancaran distribusi energi di kawasan tersebut.
Dengan adanya kebijakan dan tindakan tegas dari Disperindagkop, harapan akan terwujudnya distribusi BBM yang lebih baik dan adil semakin besar. Masyarakat Pulau Morotai diharapkan dapat menikmati manfaat dari upaya ini tanpa khawatir akan praktik curang yang dapat membebani perekonomian sehari-hari. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga Pulau Morotai.
Pemda Pulau Morotai mengajak seluruh masyarakat turut serta dalam upaya pengawasan ini dengan melaporkan setiap penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Langkah kolaboratif ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi Pulau Morotai dan sekitarnya. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi BBM dapat benar-benar diwujudkan demi kesejahteraan bersama.