Jakarta – Rencana peluncuran proyek electric bus rapid transit atau bus listrik yang sangat dinantikan di Bali pada tahun 2025 mengalami penundaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta. Penundaan tersebut disebabkan oleh kebijakan proteksionisme yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mempengaruhi alokasi anggaran terkait energi terbarukan.
"Bus listrik baru saya laporkan ke Pak Pj Gubernur, bahwa dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang meng-cut semua alokasi berkaitan dengan energi terbarukan, jadi bus listrik kami kena imbas," papar Samsi di kantornya, Rabu, 19 Februari 2025.
Proses ini kini terhenti selama tiga bulan terakhir, terutama karena dampak yang dialami oleh Global Green Growth Institute (GGGI), lembaga yang bertanggung jawab atas hibah 10 bus listrik kepada pemerintah daerah Bali. Kebijakan proteksionisme AS membuat sumber pendanaan bagi proyek bus listrik ini tersendat.
"Saya sudah melaporkan situasi ini dan mencoba mencari jalan keluar, ini kan hibah ya tapi yang namanya hibah bisa iya bisa tidak. Ternyata ketika ada kebijakan pemerintah AS, ternyata GGGI ini juga terdampak," ungkap Samsi lebih lanjut.
Dengan kondisi yang belum pasti tersebut, Pemerintah Provinsi Bali tetap berharap bahwa situasi ini segera membaik dan proyek dapat diteruskan. Proyek ini bertujuan menghadirkan sistem transportasi berkelanjutan dan mendukung pariwisata hijau yang sudah menjadi ikon Bali.
Meskipun proyek ini mengalami hambatan, Samsi mengatakan proyek ini sudah menyelesaikan tahap feasibility study (FS) atau uji kelayakan dengan bantuan dari Australia. Hasil FS tersebut menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk diteruskan, dan saat ini Pemerintah Bali sedang mempersiapkan skema investasi dengan dukungan dari Inggris.
"Australia itu membantu kami menyelesaikan FS dan FS-nya sudah selesai. Investornya sedang disiapkan sekarang, Inggris sedang membantu kami untuk melakukan (skema) investasinya nanti seperti apa," ucap Samsi.
Selain bus listrik, proyek Bali Subway yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan transportasi publik di Bali juga terkena dampak dari kebijakan proteksionisme AS. Meski demikian, Samsi belum dapat memberikan detail mengenai proyek tersebut karena menunggu laporan terbaru dari PT SBDJ, perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek ini.
"Pasti (terdampak), ini semua kita harus hitung-hitung juga, tapi kan mereka swasta ya," jelas Samsi.
Proyek bus listrik ini diharapkan dapat mengisi kekurangan armada yang dimiliki Pemprov Bali saat ini. Dengan hanya 10 bus Trans Sarbagita yang dioperasikan, penambahan 10 bus listrik yang dihibahkan GGGI melalui Kerjasama dengan Bappenas dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas transportasi publik menjelang akhir tahun 2025. Pelaksanaan studi kelayakan sudah dimulai pada awal 2025 untuk menentukan jenis bus yang akan dioperasikan, apakah panjang badan 9 meter atau lebih kecil sesuai kapasitas dan kebutuhan jalan.
"Kami ada rencana (mendapat) hibah dari GGGI tahun 2025 akhir, melalui Bappenas dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan," kata Samsi.