Jakarta - Komisi VII DPR RI terus mengawasi dengan ketat distribusi dan harga jual gas LPG 3 kilogram, terutama untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang tepat. Inspeksi terbaru dilakukan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, yang mengunjungi agen dan pangkalan gas di wilayah Kota Pangkalpinang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi di lapangan berjalan lancar dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan," ungkap Bambang Patijaya pada kunjungannya baru-baru ini di Pangkalpinang, Senin, 10 Februari 2025.
Lebih lanjut, Bambang yang kerap disapa BPJ mengungkapkan pentingnya pembentukan sub pangkalan untuk memperkuat mata rantai distribusi LPG 3 kg. Konsep sub pangkalan ini bertujuan mendekatkan titik-titik penjualan resmi kepada masyarakat sehingga distribusi LPG lebih mudah dan harga tetap terjangkau sebagai barang subsidi.
"Pembentukan sub pangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3Kg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi," tutur BPJ menegaskan pentingnya langkah tersebut.
Langkah proaktif juga diminta dari Pertamina untuk lebih intensif dalam sosialisasi dan pendekatan kepada pengecer LPG. Menurut Bambang, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pengecer dan masyarakat memahami tujuan penataan distribusi energi yang ingin dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM ini terutama dalam pembentukan sub pangkalan," tambahnya.
Turut hadir menyertai Bambang dalam inspeksi tersebut adalah Drestanto Nandiwardhana, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, yang menyatakan bahwa saat ini pasokan gas LPG 3 kg di wilayah Sumbagsel termasuk Pangkalpinang dalam kondisi aman.
"Secara umum kondisi distribusi LPG 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat," ungkap Drestanto, memberikan keyakinan lebih pada stabilitas pasokan LPG di wilayah tersebut.
Tidak hanya pejabat dari Pertamina, inspeksi ini juga didampingi oleh berbagai pejabat setempat termasuk Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang seperti Zupriadi dan Feri Sardani. Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Sofi, juga turut serta mendampingi kegiatan inspeksi ini.
Langkah koordinasi antara DPR RI, Pertamina, dan Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat. Pengawasan dan pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya sebatas menjamin distribusi gas LPG yang lancar, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan LPG 3 kg sebagai bahan bakar bersubsidi yang efisien dan ekonomis.
Di tengah berbagai kebutuhan energi yang meningkat, kerjasama antar berbagai pihak menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan energi bagi masyarakat luas, tidak terkecuali di Pangkalpinang dan wilayah Sumbagsel lainnya. Dengan demikian, harapan untuk mendapatkan energi terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat bisa terwujud.