Jakarta - Setelah selesainya Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut bergerak cepat dalam menangani sisa logistik pemilu. Berbagai perlengkapan pemilu seperti bilik suara, kotak suara, dan surat suara kini sedang dalam proses pemilahan untuk selanjutnya dilelang atau dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang-barang sisa pemilu secara transparan dan akuntabel.
Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, menjelaskan bahwa proses pemilahan ini merupakan langkah awal sebelum melakukan lelang dan pemusnahan secara resmi. "Saat ini, staf KPU bersama petugas lainnya tengah memilah logistik Pilkada 2024, baik untuk Pilgub Jabar maupun Pilkada Kabupaten Garut," ujar Dian saat ditemui pada Rabu, 5 Februari 2025.
Transparansi dalam Lelang dan Pemusnahan
Meskipun sudah ada aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait pelelangan dan pemusnahan logistik, KPU Garut belum dapat mengeksekusi langkah tersebut tanpa instruksi resmi dari KPU Pusat. Dian Hasanudin menambahkan, "Meskipun Garut tidak masuk dalam daftar sengketa Pilkada, tetap saja kita harus menunggu instruksi dan surat resmi dari KPU Pusat. Biasanya, batas waktunya tiga bulan setelah pelaksanaan."
Saat ini, seluruh logistik masih tersimpan rapi di gudang KPU Garut. Dalam upaya menjaga transparansi, proses pelelangan nantinya akan dilakukan dengan menggandeng lembaga lelang resmi. Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan maupun penyalahgunaan selama proses berlangsung. Semua ini merupakan bagian dari komitmen KPU Garut untuk menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga.
Evaluasi Menyeluruh Pasca Pilkada
Selain fokus pada pengelolaan logistik, KPU Garut juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Evaluasi ini mencakup seluruh tingkatan, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sehingga pemilu berikutnya bisa berjalan lebih baik dan lebih efisien.
Dian Hasanudin menyatakan bahwa evaluasi ini adalah bagian dari upaya KPU Garut untuk memastikan bahwa setiap usaha dalam proses pemilu dapat ditingkatkan. "Dengan evaluasi yang menyeluruh, kita bisa mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pemilu berikutnya," jelasnya.
Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Dalam setiap langkah yang diambil, KPU Garut menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prioritas utama. Melalui pengelolaan logistik yang baik dan evaluasi menyeluruh, KPU Garut berupaya menjaga kepercayaan masyarakat. Dian menambahkan, "Wargi Garut bisa tenang karena pemilu yang bersih dan tertib tetap jadi prioritas!"
Dengan segala persiapan dan langkah yang dilakukan, KPU Garut memastikan bahwa setiap proses terkait pemilu dilaksanakan dengan cara yang paling transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pihak KPU Garut akan terus memberikan informasi terkini terkait perkembangan proses lelang maupun evaluasi untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang tepat dan up-to-date. Tetap bookmark situs kami untuk mendapatkan update selanjutnya dan informasi terbaru seputar proses pelelangan logistik Pilkada 2024.
KPU Garut tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, namun juga upaya membangun sistem pemilu yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dimulai dari level daerah.
Melalui langkah-langkah ini, KPU Garut berharap dapat terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya, serta menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap proses demokrasi di Kabupaten Garut.